Bunga di Sekolahku

“Luka yang Tak Terlihat: Kasus Bullying di Depok dan Kegagalan Kita Memahami Pendidikan Inklusif”

Beberapa waktu lalu, Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit tentang potret buram pendidikan kita. Seorang siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 8 Depok menjadi korban perundungan (bullying) yang berujung pada tindakan menyakiti diri sendiri. Insiden ini terjadi saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sebuah ironi yang pahit: ketika kita mengenang keteguhan nilai Pancasila, di saat yang sama ada anak bangsa yang justru kehilangan rasa aman di institusi yang seharusnya melindunginya.

Korban, seorang siswa laki-laki berusia 15 tahun berinisial R, diketahui diterima melalui jalur inklusi. Ini artinya, sekolah tersebut secara administratif telah menyatakan kesiapan untuk menerima dan mendidik siswa berkebutuhan khusus. Namun, yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa kesiapan administratif saja tidak cukup. Tidak adanya dukungan psikososial yang memadai, tidak adanya sistem perlindungan yang aktif, dan lemahnya pemahaman para tenaga pendidik serta siswa lainnya terhadap kebutuhan dan hak anak difabel—semua menjadi penyebab utama mengapa kasus seperti ini bisa terjadi.

Bullying: Luka Fisik dan Psikologis yang Tak Kasat Mata

Menurut laporan orang tua korban, R kerap menerima ejekan dan tindakan intimidatif dari teman-temannya. Puncaknya adalah ketika ia dilempar batu saat upacara. Tak mampu membalas atau melindungi diri, ia melampiaskan kemarahannya dengan memukul kaca sekolah, yang akhirnya membuat tangannya terluka serius hingga harus menjalani operasi penyambungan urat.

Ini bukan sekadar cerita tentang luka fisik. Ini adalah alarm keras tentang bagaimana sistem sekolah telah gagal memahami dinamika anak berkebutuhan khusus. Seringkali, anak-anak difabel atau dengan kebutuhan khusus ditempatkan dalam lingkungan sosial yang belum siap menerima perbedaan mereka. Padahal, pendidikan inklusif menuntut lebih dari sekadar memberi tempat duduk di ruang kelas. Ia menuntut adaptasi kurikulum, pelatihan guru, pendekatan psikososial, dan terutama lingkungan sosial yang mendukung.

Ketika Sekolah Justru Abai

Respons awal dari pihak sekolah, khususnya pernyataan kepala sekolah yang menyebutkan bahwa "bullying adalah hal biasa," benar-benar memperparah situasi. Ini bukan hanya bentuk abai, tapi juga memperlihatkan ketidakpekaan terhadap dampak perundungan jangka panjang. Apakah kita ingin membiasakan budaya kekerasan verbal dan fisik di institusi pendidikan? Atau kita harus kembali mendefinisikan ulang makna pendidikan itu sendiri?

Kepala sekolah memang akhirnya dikenai skorsing, dan beberapa instansi pemerintah daerah turun tangan untuk memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya. Namun, langkah-langkah seperti ini seharusnya sudah menjadi bagian dari sistem pencegahan, bukan penanganan reaktif setelah anak terluka.

https://news.detik.com/berita/d-7568385/siswa-berkebutuhan-khusus-di-bully-di-smp-depok-hingga-lukai-diri-sendiri

Tanggapan Saya Mengenai Berita Tersebut :

Tanggung Jawab Kolektif: Siapa yang Harus Bertindak?

Kasus ini menampar kita semua. Dari orang tua yang sering tidak diberi cukup ruang untuk menyuarakan keluhan, guru yang tidak dibekali pengetahuan soal inklusi, teman sebaya yang tidak dibekali pendidikan karakter yang cukup, hingga negara yang belum mampu menjalankan amanat pendidikan untuk semua.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan mengingatkan agar implementasi Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan harus benar-benar ditegakkan. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di tiap sekolah. Namun dalam praktiknya, unit ini kerap tidak ada, atau kalaupun ada, tidak berjalan efektif.

Pendidikan Inklusif: Bukan Hanya Tentang “Menerima”

Mari kita luruskan: inklusi bukan berarti memasukkan semua anak ke dalam kelas yang sama, lalu berharap semuanya berjalan lancar. Inklusi adalah tentang membangun sistem yang bisa merespons keberagaman kebutuhan anak, menghargai perbedaan, dan menjamin hak setiap anak untuk berkembang secara optimal.

Itu berarti:

• Guru harus mendapatkan pelatihan khusus tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus.

• Sekolah harus memiliki tenaga pendamping profesional (shadow teacher).

• Kurikulum harus bisa diadaptasi secara fleksibel.

• Lingkungan sosial harus dibentuk untuk mendukung, bukan mengucilkan.

Refleksi: Apakah Kita Sudah Siap?

Kita perlu bertanya pada diri sendiri: apakah kita benar-benar siap menjadi masyarakat yang inklusif? Apakah sekolah-sekolah kita siap membuka diri, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga secara nilai, pemahaman, dan budaya?

Karena jika tidak, maka yang terjadi hanya pengulangan tragedi. Anak-anak berkebutuhan khusus akan terus menjadi korban ketidaksiapan sistem yang katanya mendukung mereka. Dan kita, sebagai masyarakat, hanya akan menjadi penonton yang tersentak sesaat setiap kali berita semacam ini muncul, lalu kembali melupakan.

Penutup: Harapan untuk Masa Depan

Kasus di Depok ini seharusnya menjadi peringatan, bukan sekadar headline sesaat. Kita perlu perubahan mendasar, dari sistem pendidikan hingga cara kita memperlakukan sesama. Anak-anak seperti R tidak butuh simpati sesaat—mereka butuh sistem yang berpihak, guru yang memahami, teman yang menerima, dan masyarakat yang melindungi.

Karena setiap anak berhak tumbuh dengan aman, dihargai, dan dicintai—tanpa kecuali.